Terkait rencana reklamasi pantai Jakarta dipertanyakan anggota Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membahas  berbagai permasalahan antara lain kasus kebakaran hutan,  reklamasi dan revitalisasi di sejumlah wilayah diantaranya reklamasi Pantai Utara Jakarta, reklamasi 17 pulau di DKI serta revitalisasi Teluk Benoa.

Jamaluddin Jafar dari F-PAN meminta gambaran menteri terkait rencana ini mengingat di  sana ada dua pembangkita listrik yaitu PLTU Tanjung Priuk 3.200 megawatt dan PLTGU Muara Karang 1.600 Megawatt.

“Pernah terungkap bahwa di sana ada gangguan. Kalau ada gangguan dan tidak dapat dicegah, tidak diteliti secepatnya bisa-bisa Jakarta mengalami pemadaman listrik yang akan kita rasakan semua. Oleh karena itu, kami minta gambaran dari Ibu Menteri termasuk tentang pengendalian ini,”kata Jamal di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/1/2016)

Sementara, Aryo Djojohadikusumo (F-Gerindra) menanyakan bagaimana provosisi pemerintah. “Karena   kebetulan Presiden Jokowi adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, tentunya beliau mengetahui  rencana reklamasi ini dan mungkin bahkan mendorong rencana ini. Prioritas presiden itu apa, beliau ingin jadi atau tidak,” papar Aryo.

Jika  jadi, sambung Aryo, bagaimana bentuk perintah itu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).  Laksanakan atau tahan. Menurutnya,  kita tidak bisa  melaksanakan pembangunan tapi pada saat yang sama jugs ada dampak lingkungan. 

“Dan direncana ini banyak warga di dapil saya, di Muara Angke, Marunda, Muara Baru dan sekitarnya  yang mata pencahariannya akan hilang, sekitar 10.000 – 20.000 KK,” ujarnya.

“Sebagaimana disampaikan rekan kami Jamaluddin Jafar, bahwa disana  ada dua  pembangkit listrik, dimana dua  pembangkit ini disuplai oleh pipa gas dari lepas pantai. Jika  reklamasi ini jalan, apakah  akan menimbun pipa gasnya atau bagaimana. Apakah sudah dihitung atau belum. Kalau ini jalan, bagaimana apabila dua pembangkit ini mati”, papar Aryo.

Ia mengingatkan,  Bandara Internasional Soekarno Hatta bahan bakarnya disuplai dari lepas pantai. Ia menanyakan bagaimana Kapal Tangker akan  masuk bila reklamasi  ini jalan.

Pada rapat kerja Komisi VII DPR yang dpimpin Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi tersebut, Aryo  menginformasikan  bahwa Gubernur DKI Jakarta Ahok  mendukung rencana ini dan ia ingin  rencana ini cepat jalan. Sementara Badan Legislasi  DPRD DKI Jakarta sedang mempersiapkan Perdanya. (sc), foto : jk/parle/hr.